Penelurusan Arsip

Kegiatan Penelusuran Arsip Statis di BPKD Prov. Kalbar


Dasar Kegiatan penelusuran Arsip Statis :

  1. Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Pasal 1 point ke 26 tentang pengelolaan Arsip Statis yaitu : Proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi :akuisisi ( penarikan / penyerahan arsip statis ) yang di dahului dengan kegiatan monitoring ( penelusuran arsip ), pengolahaan( Penataan arsip statis hingga pembuatan daftar arsip ), preservasi ( pelestarian arsip yang terdiri dari perawatan arsip, restorasi arsip, fumigasi dan alih media ), pemanfaatan ( untuk penelitian, tulisan, sumber ilmu pengetahuan , sumber sejarah,dan bukti pengadilan) pendayagunaan ( publikasi ) dan pelayanan publik dalam suatu sitem kearsipan nasional
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
  3. Peraturan kepala Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2011 tentang pedoman Penelusuran Arsip Statis

Sasaran Penelusuran :

Arsip Statis yang bersumber dari:

1. Lembaga terdiri :

  1. Lembaga Negara yang berada di Provinsi seperti : KPU Provinsi, KPID, Kejaksaan, Kementrian, Depag dll

  2. Pemerintah Daerah sperti : Biro, Dinas / Badan , SKPD Provinsi

  3. BUMD Provinsi dalah Badan Usaha yang berbentuk Istitusi / Badan hukum yang melakukankegiatandengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi / laba yang modalnya sebagian / seluruhnya dimiliki Pemerintah Provinsi seperti Bank Kalbar , Perusda Aneka Usaha dll

  4. Organisasi politik di tingkat provinsi adalah Partai Politik ( Contoh : PDIP, Golkar, Demokrat, PKS, PPP,PAN, Hanura, Gerindra dll ) peserta Pemilu legislatif dan eksekutif tingkat provinsi seperti : DPRD provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur

  5. Organisasi masyarkat di tingkat provinsi adalah organisasi yang melaksanakan dan memiliki kepengurusan di provinsi yang menggunakan / mandapat bantuan dari anggaran negaraseperti : TP- PKK, Dharm Wanita, BKOW, KNPI, PWI Provinsi, dll

  6. Arsip Statis kalbar yang terdapat di ANRI

  7. Arsip Statis kalbar yang terdapat di daerah lain yang mempunyai hubungan seperti arsip / Data tentang opu Daeng Manambon yang terdapat di Makasar

  8. Arsip Statis kalbar yang berada di negara lain seperti : Arsip Statis Sultan Hamid II yang berada di belanda atau Arsip kerajaan Sambas yang berada di brunnei darussalam dan malaysia

  9. Arsip statis untuk koleksi galeri arsip yang berda di kab / kota

2. Perseorangan :

  1. Arsip Statis tokoh - tokoh daerah maupun nasional yang berasal dari kalimantan barat
  2. Arsip Kerajaan yang disimpan oleh keluarga kerajaan maupun narasumber yang berkaitan
  3. arsip budaya yang simpan oleh budayawan, seniman maupun pengrajin
  4. dan lain - lain

Jenis arsip yang ditelusuri :

Jenis yang di kategorikan Statis berdasarkan Peraturan kepala Arsip Nasional No. 29 Tahun 2011 terdiri :

1. Arsip yang bersumber dari lembaga negara / Pemerintah Daerah :

    1. Produk Hukum / Kebijakan Pimpinan Negara / Pmerintah Daerah yang bersifat mengatur seperti :

  • UUD 1945
  • TAP MPR
  • Undang - Undang
  • Peraturan pemerintah Pengganti Undang - Undang 
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Keputusan / instruksi Presiden
  • Perturan, Instruksi,Keputusan Menteri
  • Keputusan Lembaga Non Kementrian ( Peraturan Kepala Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, BNN, Badan Penanggulangan bencana alam dll )
  • Peraturan Daerah Provinsi, Kab / Kota
  • Peraturan Gubernur /Bupati / Walikota
  • Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota

   2. Bukti Keberadaan lembaga Negara / Pemerintah Daerah yakni bukti mengenai memori dan indentitas Lembaga Negara  / Pemerintah Daerah yang memuat ciri khas informasi khususseperti :

  • Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK / SOPD )
  • Keppres Pengangktan Eselon I ( Sekda dll ), Pejabat Negara / Publik ( Gubernur & Wakil Gubernur )
  • Pedoman Ketatalaksanaan
  • Pendirian, Perubahan, Penyatuan ( Merger ) Lembaga Negara / Daerah contoh : Pemisahan dan Penggabungan SKPD dll
  • Lambang dan Simbol Lembaga Negara / Pemerintah Daerah contoh : Lambang Akcaya sebagai Lambang Porvinsi Kalimantan Barat dll
  • Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IIcontoh Kepala SKPD, Dinas / Badan, Kepala Kantor dll  

    3. Bukti Kinerja Lembaga Negara /Pemerintah Daerah seperti :

  • Perencanaan keuangan
  • Rencana anggaran tahunan
  • Pertanggung jawaban keuangan
  • Surat Otorisasi
  • Neraca dan Laporan Keuangan Tahunan
  • Program Kerja jangka pendek, menengah dan Panjang ( RENSTRA )
  • Memori Of Understanding / Nota Kerjasama
  • Berita acara serah terima arsip statis kepada lembaga Kearsipan
  • Laporan hasil penelitian yang mencerminkan prestasi ilmiah
  • Priduk Karakteristik yang memiliki nilai budaya, ilmiah, teknologi dan kemanusiaan
  • Masterplan / Rancang Bangun
  • Daftar pemilih tetap, hasil penghitungan suara, peserta pemilu dan sengketa pemilu ( PILEG, PILKADA & PILPRES )
  • usulan pemekaran wilayah
  • Penolakan Pertanggung Jawaban Gubernur oleh DPRD
  • Logo Lambang Indentitas Daerah

2. Arsip yang bersumber dari BUMD provinsi